Perjalanan Demokrasi Kita : Sudah Kemana Saja Demokrasi di Indonesia?

Demokrasi. Banyak negara bilang mereka negara demokratik dengan prakteknya yang “untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat”. Demokrasi adalah sistem yang sudah lama ada. Ia pertama kali muncul sejak masyarakat paling primitif yang egaliter dan tanpa kepemilikan pribadi. Di Athena, Yunani Kuno, demokrasi dipopulerkan sebagai sistem pemerintahan polis (negara-kota) dan menginspirasi demokrasi modern.

Demokrasi di zaman modern adalah anti-tesis dari kekuasaan absolut yang populer pada zaman keemasan monarki. Paham itu dibela oleh mereka yang mencari kesetaran hak maupun kemerdekaan bagi bangsanya. Amerika Serikat melalui revolusinya terhadap kekuasaan kolonial Inggris merupakan pionir negara demokrasi modern pertama di dunia. Paham tersebut menyebar ke berbagai belahan dunia, terutama Prancis yang dalam pengaruhnya memantik revolusi pada 1789. Mantra demokrasi juga sampai di Hindia Belanda dengan munculnya berbagai pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan maupun persamaan hak untuk semua rakyat Hindia. Pergerakan nasional Indonesia berhasil menuju revolusi kemerdekaannya. Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia dan mendaku sebagai negara demokratis. Lalu, sudah kemana saja Indonesia bergandengan dengan demokrasinya? Benarkah kita “demokrasi”?

 Demokrasi Parlementer 1949-1959

Indonesia memakai sistem Demokrasi Parlementer sebagai sistem pemerintahannya pasca revolusi. Pada masa ini banyak partai saling berebut kekuasaan di parlemen.  Demokrasi parlementer berjalan melewati banyak ketidakstabilan politik. Kabinet berkuasa seringkali berganti karena kegagalan dalam menyelesaikan krisis politik maupun ekonomi yang terus terjadi. Kegagalan tersebut seringkali berujung pada mosi tidak percaya dari oposisi yang lalu menjadi suksesi kekuasaan pada kabinet baru.

 Masa ini juga ditandai dengan diadakannya pemilu pertama di Indonesia pada 1955.  Sebelumnya, Indonesia belum dapat mengadakan pemilu katrena situasi genting revolusi. Pemilu ini diadakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante secara bertahap pada . Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia karena siapapun dari partai sampai perorangan dapat menjadi yang dipilih. Hasil dari pemilu baik DPR maupun Konstituante menempatkan secara berurutan PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai empat besar partai dengan suara terbanyak. Posisi PKI dengan suara terbanyak keempat patut diperhatikan, terutama setelah kehancurannya akibat Pemberontakan Madiun 1948. Sebagaimana dilaporkan di dalam kertas kerja Dewan Keamanan Nasional AS, banyak orang Indonesia tertarik pada PKI karena adanya beberapa alasan seperti : serangan-serangan PKI terhadap imperialisme Belanda, dan pengaruh asing; tekanannya pada disiplin dan organisasi partai; dan pendekatannya yang langsung kepada kaum tani (Wardaya, 2008).

Masa demokrasi parlementer menuai banyak kritik, termasuk dari Soekarno dan Moh. Hatta sendiri. Moh. Hatta sampai menyebut “demokrasi dagang sapi” karena demokrasi pada waktu itu hanya dimanfaatkan oleh para elit partai untuk berebut kekuasaan di parlemen dengan segala kompromi yang dilakukan diantaranya. Sementara itu, Soekarno menganggap bahwa demokrasi model barat tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai alternatif, Soekarno mengagas Demokrasi Terpimpin. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno, menguburkan partai-partai (Selma, 2009). Demokrasi menjadi semu, Soekarno memerintah dengan kuasa melebihi otoritas sejatinya. Perjalanan demokrasi seakan menemui halangan besar.

Zaman Otoritarianisme : Orde Lama dan Orde Baru

Demokrasi menghilang. Soekarno bangkit sebagai presiden dengan segala kuasa. Ia didaulat sebagai presiden seumur hidup sekaligus Pemimpin Besar Revolusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). DPR dibubarkan dan diganti menjadi DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya ia pilih sendiri. Tidak ada pemilu lagi. Lawan-lawan politik ia eliminasi satu-persatu.  Soekarno benar-benar mendaulat dirinya sebagai pemimpin rakyat untuk menuntaskan revolusi dengan mengorbankan demokrasi.

PKI dan Angkatan Darat (AD) berangkat menjadi kekuatan terbesar sekaligus penyokong kekuasaan Soekarno, namun hubungan mereka bersifat antagonistik. Soekarno sebagai presiden berusaha menjadi kekuatan penyeimbang diantara mereka. Soekarno mencoba menyatukan semua golongan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) buatannya.

Praktek Demokrasi Terpimpin Soekarno mengecewakan termasuk Moh. Hatta yang memilih mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pengunduran itu adalah ungkapan kekecewaannya. Ia menulis Demokrasi Kita sebagai kritiknya pada Soekarno.  

Ia, katanya, tidak menentang demokrasi, malahan menuju demokrasi yang sebenarnya, yaitu demokrasi gotong royong seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang asli...Demokrasi liberal itu hendak digantinya dengan apa yang dia sebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, seperti yang dimaksudnya itu, adalah cara bekerja melaksanakan suatu program pembangunan yang direncanakan dengan suatu tindakan yang kuat di bawah suatu pimpinan...Cita-cita itu harus didukung oleh kerja sama yang baik antara empat golongan besar yang berpengaruh di masyarakat, yaitu golongan-golongan nasional, Islam, komunisme, dan tentara...Tetapi dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi sekarang, di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu DIKTATOR yang didukung golongan-golongan tertentu...OLEH karena itu, tidak heran kalau banyak orang menyangka, demokrasi lenyap dari Indonesia. Tetapi pendapat semacam itu tidak benar. Itu suatu pendapat yang diperoleh dari penglihatan sepintas lalu saja atas proses politik yang berlaku di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini. Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan (Hatta, 1966).

 Demokrasi Terpimpin diwarnai dengan berbagai macam krisis baik internal maupun eksternal. Pemerintahan Soekarno semakin berada diujung tanduk. Kebijakannya yang mengutamakan politik dibanding ekonomi mencapai klimaks pada Peristiwa 30 September 1965 (Gerakan 30 September/G30S). Peristiwa tersebut melahirkan banyak teori sekalipun versi resmi pemerintah mengatakan dalang kudeta adalah PKI. Kekuasaan Soekarno praktis jatuh. Demonstrasi terjadi di mana-mana dengan tuntutan Tritura–Tri Tuntutan Rakyat yang berisi turunkan harga-harga, bubarkan PKI, dan bersihkan anggota-anggota kabinet Dwikora yang terlibat dalam G30S.

 Soeharto tampil secara tiba-tiba mendapat legitimasi dari Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Ia mendapat “restu” menegakkan ketertiban negara yang berujung pada pembersihan massal “orang-orang komunis” yang menewaskan 500.000 sampai 2 juta rakyat. PKI resmi dibubarkan dan komunisme/marxisme-leninisme dilarang keberadaannya tetapi masih boleh dikaji secara akademis melalui Tap MPRS No. 25 Tahun 1966. Pidato pertanggungjawaban Soekarno pada 10 Januari 1966, Nawakarsa, ditolak MPRS dan DPR-GR menyimpulkan ada petunjuk Soekarno terlibat dalam peristiwa 30 September (Tempo, 2017). Penolakan itu adalah kunci kejatuhan Soekarno dengan ditegaskan melalui TAP MPRS No. 33 Tahun 1967 yang mencabut kekuasaan pemerintahan dari Soekarno. Dengan begitu, Soeharto diangkat menjadi presiden pada 22 Februari 1967.

Demokrasi hanya sebuah topeng pada masa Orba. Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun dengan dipilih melalui pemilu akal-akalannya yang dilakukan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kekuasannya disokong oleh AD, para pengusaha besar, dan Golkar yang ia bentuk. Golkar bukan merupakan partai, tapi bisa terlibat dalam pemilu. Partai-partai yang ada digabung dalam sebuah fusi sehingga hanya ada tiga partai, yaitu PDI, PPP, dan Golkar. Banyak korupsi dan suara protes dibungkam sehingga kehidupan rakyat terasa sunyi. Rakyat muncul sebagai massa mengambang (floating masses) yang diatur untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto.

 Kekuasaan Soeharto semakin lama semakin dipertanyakan. Gerakan-gerakan pro-demokrasi mulai muncul dan memuncak pada Reformasi 1998 setelah kekuasaan Soeharto goyah akibat Krisis Ekonomi Asia 1998. Reformasi telah mengembalikan pemerintahan demokratis ditandai dengan pembuatan UU Kebebasan Pers, Referndum Timor-Timur, dan pemilu demokratis serta multi-partai yang pertama kali diadakan pada 2004.

Kemana Kita Sekarang?

 Sejak Reformasi sampai sekarang, demokrasi sudah dianggap betul adanya di Indonesia. Seperti yang dibilang Hatta, demokrasi “bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan” . Namun, apakah kita benar-benar berjalan di jalan demokrasi?

 Demokrasi tidak akan berjalan tanpa budaya demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasi memang sudah benar dianut kembali, tapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Baik pemerintah maupun rakyat masih belum benar-benar memahami substansinya.

Kritik maupun pembelaan terhadap pejabat pemerintah atau sesama masyarakat seringkali jatuh kepada tuduhan ujaran kebencian yang telah menangkap banyak orang. Tuduhan tersebut banyak berasal dari pasal karet UU ITE. Setidaknya, sejak tahun 2008—tahun UU ITE diundangkan—dari catatan SAFEnet, 271 laporan kasus UU ITE pernah muncul di Indonesia (Garintya & Garnesia, 2019). Usaha menegakkan kebenaran seakan menjadi ancaman bagi kekuasaan maupun harga diri sehingga diartikan sebagai ujaran kebencian.

 Selain itu, pemerintah juga diselubungi banyak kepentingan dan dengan tega meninggalkan sikap demokratisnya. Sebut saja perancangan Revisi UU KPK dan RKUHP yang ditutupi dan tidak melibatkan partisipasi publik sehingga memicu protes besar beberapa minggu pada bulan September 2019 lalu. Begitu juga dengan perancangan Omnibus Law yang hanya melibatkan para pengusaha. Buruh yang juga berkepentingan dicampakkan, pun transparansinya pada publik ditutup-tutupi.

  Rakyat sendiri belum seluruhnya menyadari bagaimana kehidupan dalam suasana demokrasi. Kebebasan akademik belum sepenuhnya dijamin. Masih ada pembubaran paksa oleh masyarakat pada kegiatan-kegiatan akademik seperti diskusi ketika topiknya menyinggung sesuatu yang dianggap sensitif, seperti komunisme. Sementara itu, diskriminasi masih langgeng dan bahkan didukung oleh negara. Diskriminasi terhadap LGBTQ, Ahmadiyah, atau orang Papua masih sering ditemukan.  

Semuanya bagai berada dalam ilusi. Mentalitas kita–rakyat dan pemerintah–masih didominasi oleh budaya hidup dalam iklim otoritarianisme, sedangkan demokrasi memiliki iklim kebebasan. Iklim otoritarianisme terutama yang dibentuk oleh Orba (sebagai rezim yang paling dekat dengan masa Reformasi) membuat rakyat mengambil peran pasif dalam politik dengan “dijinakkan” menggunakan kesejahteraan yang ditawarkannya, seperti harga barang murah dan pembangunan ada di mana-mana (walaupun sangat pulau Jawa sentris) yang sering diglorifikasikan oleh mereka yang merasakan kehidupan zaman Orba. Kehidupan Orba juga sering dilewati dalam keharmonisan “yang dipaksakan” sehingga gejolak-gejolak politik maupun sosial seperti kritik maupun unjuk rasa relatif jarang terjadi. Masyarakat cenderung homogen dengan menganut kebenaran yang dikehendaki pemerintah–kebenaran adalah milik pemerintah dan anda tidak bisa benar karena anda tidak memilikinya.

 Iklim berhingar-bingar tawaran kesejahteraan dan keadaan harmonis mulai hilang ketika iklim demokrasi kembali di Indonesia. Perbedaan gagasan dan kritik menyebabkan “baper” pihak-pihak tertentu alih-alih menanggapinya sebagai proses dialektika sehingga tindakan represif seperti pemaksaan atau tindak kekerasan dipakai untuk menghentikan “yang berbeda”. Rakyat terbentuk untuk dipimpin alih-alih memimpin dirinya sendiri dalam kebebasan. Negara seharusnya menjadi pelindung kebebasan itu daripada melanggengkannya. Negara harus menolak segala diskriminasi pada masyarakat, termasuk menolak ikut mendukung diskriminasi itu. Keikutsertaan negara dalam membungkam maupun mendukung kekerasan merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi dan kebebasan–sekalipun berdalih dengan alasan kepentingan nasional.

 Tidak bisa ditolak, budaya yang sudah melekat hidup dalam suatu masyarakat tidak bisa dihilangkan begitu saja. Perlu pembentukan ulang budaya secara terus-menerus melalui iklim baru yang mendukungnya. Generasi lama–yang rata-rata ada pada umur pertengahan maupun parubaya–adalah mereka yang hidup dalam suasana otoritarian sehingga terdidik dalam budayanya kecali jika mereka berusaha untuk melawan dan kritis pada dominasi budaya tersebut dalam dirinya. Sedangkan para generasi muda, terutama mereka yang lahir pada abad-21, terdidik dalam suasana demokrasi. Walaupun belum bisa dibilang Indonesia sepenuhnya mempraktekkan demokrasi secara substantif, generasi muda ini sudah terdidik dalam iklim yang berjalan semakin mendekatinya. Ada gap generasi dalam dua suasana yang berbeda. Generasi muda perlahan akan menggantikan para generasi lama ini, disitulah suasana demokrasi akan semakin cepat menuju kondisi sejatinya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa warisan lama tidak boleh sampai meracuni generasi baru ini. Kaderisasi dan internalisasi paham-paham kolot oleh mereka yang berkepentingan untuk melanggengkan status quo harus dihentikan. Jika tidak, maka lingkaran setan budaya otoritarian akan terus menjadi hantu dalam alam demokrasi. Selain pada budayanya, sikap otoritarian pada pemerintahan masa depan oleh generasi baru ini tidak bisa dijamin kemusnahannya. Tidak mungkin jika pemerintahan akan benar-benar bersih dari sikap-sikap korup maupun berbenih otoriter yang diatur oleh generasi baru ini. Hal tersebut adalah warisan klasik yang tidak hanya di Indonesia, tapi berada pada banyak negara di dunia sebagai “penyakit negara demokrasi”. Tidak bisa tidak, kita harus terus bergerak mempraktekkan budaya demokrasi secara substantif dan meninggalkan peninggalan otoritarian. Kita harus terus mengadvokasi kebebasan dan demokrasi pada setiap sendi kecacatan pemerintahan maupun rakyat itu sendiri.

Daftar Pustaka :

Gerintya, Scholatisca & Garnesia, Irma. 2019. Periksa Data : Jerat Setan “Pasal Karet”. https://tirto.id/jerat-setan-pasal-karet-ehft (Diakses pada 26 April 2020)

Hatta, Mohammad. 1966. Demokrasi Kita. Jakarta : Pustaka Antara PT.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-leninisme.

Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno.

Nailufar, Nibras N. 2020. Tritura : Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya. https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/153000969/tritura-latar-belakan g-isi-dan-dampaknya?page=all (Diakses pada 26 April 2020).

Tim Tempo. 2017. Seri Buku Tempo : Bapak Bangsa, Sukarno : Paradoks Revolusi Indonesia. (Cetakan ke-7) Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Selma, Muhammad Y. 2009. Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 1 (1), 8-51.

Ucu, Karta R. 2017. Kronologi Terbitnya Supersemar dan Detik-Detik Lengsernya Sukarno.https://republika.co.id/berita/omptc0282/kronologi-terbitnya-supersemar -dan-detikdetik-lengsernya-sukarno (Diakses pada 26 April 2020).

Wardaya, Baskara T. 2008. Indonesia Melawan Amerika : Konflik Perang Dingin, 1953-1963. (Cetakan ke-1) Yogyakarta : Penerbit Galangpress.

.

.  

Adler

Kembali ke atas